TEROPONGNEWS.COM, DEPOK – Wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membuka opsi menjadikan vasektomi sebagai salah satu syarat penerimaan bantuan sosial (bansos) menuai kritik keras, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok.
Ketua MUI Kota Depok, KH. Syihabudin Ahmad, dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai kebijakan itu tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga dapat membuka peluang penyalahgunaan serta ketidakadilan sosial.
“Islam telah melarang tindakan vasektomi yang merupakan bentuk sterilisasi permanen. Maka kami dari MUI Depok tidak sepakat jika pemberian bansos dikaitkan dengan praktik vasektomi,” ujar KH Syihabudin Ahmad di Depok, Senin (5/5/2025).
KH Syihabudin menjelaskan bahwa kebijakan bansos semestinya berlandaskan pada data valid keluarga tidak mampu, bukan pada syarat medis yang kontroversial.
“Bansos harus tepat sasaran. Yang berhak menerima adalah keluarga benar-benar miskin, dan hanya dihitung dari dua anak pertama. Misalnya jika ada keluarga dengan lima anak, maka hanya anak pertama dan kedua yang masuk dalam prioritas penerima bansos,” terangnya.
Syihabudin juga menyinggung soal pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) yang sudah ada sejak era Presiden Soeharto. Menurutnya, masalah bukan pada jumlah anak, tetapi pada keadilan distribusi bantuan.
“Orang kaya justru banyak anaknya, tapi tetap menerima bansos. Ini kesalahan data. Pemerintah harus buat regulasi yang adil dan akurat, jangan asal,” tegasnya.
MUI Kota Depok, kata dia, tetap berpedoman pada fatwa MUI Pusat yang mengharamkan vasektomi. Oleh karena itu, pihaknya menolak mentah-mentah rencana Dedi Mulyadi.
“Vasektomi bisa membuka celah kebohongan publik. Laki-laki bisa berbuat semaunya, tanpa risiko kehamilan, ini bisa menambah kenakalan sosial,” tambah KH Syihabudin.
Meski menolak kebijakan bansos-vasektomi, KH Syihabudin menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan akhlak remaja, seperti pendidikan militer semi-disipliner untuk anak sekolah yang bermasalah.
Sementara itu, menanggapi kritik MUI, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa upaya pengendalian jumlah anak merupakan bagian penting dari solusi mengatasi kemiskinan.
“Kemiskinan itu disebabkan karena empat hal: tidak punya rumah, tidak punya jaminan kesehatan, tidak ada jaminan pendidikan, dan terlalu banyak anak,” ujar Dedi Mulyadi, Minggu (4/5/2025).
Dedi menyebut keberhasilan KB adalah kunci. Vasektomi, menurutnya, hanya salah satu alternatif yang ditawarkan untuk laki-laki ikut berperan dalam pengendalian kelahiran. Namun ia menekankan, jika metode tersebut dianggap haram, masih ada banyak pilihan lain yang lebih diterima.
“Kalau vasektomi tidak diperbolehkan, laki-laki bisa pakai alat kontrasepsi lain. Intinya, masyarakat miskin harus sadar tanggung jawab sebelum punya anak. Jangan asal banyak anak, tapi tidak sanggup membiayai,” kata mantan Bupati Purwakarta tersebut. ***
