TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta menggelar diskusi bertajuk “Jakarta Belajar dalam Program 100 Hari Pram-Doel, Akankah Terwujud” di Gedung Gondangdia 25, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).
Dalam diskusi tersebut turut dihadiri Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo; Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Agustina Hermanto alias Tina Toon, dan sejumlah aktivis.
Adapun diskusi itu membahas terkait berbagai isu pendidikan di Jakarta yang masuk ke dalam program 100 kerja atau Quick Wins Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno. Seperti, pemutihan ijazah, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dan Kartu Jakarta Mahasiswa unggul (KJMU).
Purwosusilo mengatakan, secara garis besar diskusi itu membahas terkait dengan bantuan, layanan, dan sarana serta prasana pendidikan yang ada di Jakarta.
“Layanan pendidikan secara umum, menyeluruh. Mulai dari bantuan sosial, mulai dari kesaranaannya, kualitasnya, sampai ke depan itu seperti apa,” kata Purwosusilo saat ditemui usai diskusi di Gedung Gondangdia 25, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).
Purwosusilo menyebut, program Quick Wins yang dicanangkan Pramono-Rano sangat mudah untuk dijalankan. Bahkan, memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi warga, khususnya dari kalangan bawah.
“Jadi Quick Wins dari program Pak Gubernur dan Pak Wagub benar-benar mudah dijalankan, enggak ribet, tapi berdampak yang luar biasa. Ini terkait dengan layanan masyarakat, langsung menyentuh ke masyarakat,” ungkapnya.
Purwosusilo mengungkapkan, terkait dengan pemutihan ijazah yang masuk program Quick Wins Pramono-Rano sudah dijalankan. Bahkan pada tahap dua, pelaksanaannya bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).
“Tahap yang pertama itu tanggal 25 April 2025, itu untuk 117 peserta didik atau ijazah ya, dengan anggaran itu Rp596.422.200. Kemudian tahap 2 itu 2 Mei 2025 bertepatan dengan Haridiknas, 371 ijazah peserta didik, dengan nilai Rp Rp1,09 miliar,” ungkap Purwosusilo.
Selain itu, Purwosusilo memaparkan, pemutakhiran data KJP Plus dan KJMU yang juga masuk dalam Quick Wins Pramono-Rano telah pada awal tahun ini.
Untuk KJP Plus sudah tersalurkan 707.622 ke peserta didik dari sebelumnya 523.000. Sementara KJMU kurang lebih mencapai 17.000 yang awalnya 15.648.
“Jadi pemutahiran data KJP-KJMU merupakan Quick Wins dari pimpinan ya. Dan itu sudah dilaksanakan, khususnya terkait KJP Plus,” papar dia.
Sementara itu, Tina Toon mengaku senang dengan adanya diskusi tersebut. Menurutnya, aktivis memiliki peran penting dan peduli terhadap isu sosial, termasuk pendidikan.
“Tapi memang soal pendidikan ini kan soal fundamental. Jadi ya mudah-mudahan ini ke depan bisa menjadi masukan,” kata Tina Toon.
Tina menuturkan, masukan yang diberikan oleh para aktivis bisa menjadi bahan pertimbangan untuk nanti bisa didiskusikan dengan para pemangku kebijakan.
Apalagi, ungkap dia, DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta sebentar lagi akan membahas peraturan daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terkait dengan pendidikan.
“Jadi ada masuk-masukan juga. Karena kan dinas itu eksekutor , kita legislator itu kan sebenarnya lebih ke mengawasi. Terus juga kita ada fungsinya anggaran dan segala macam,” ungkap Tina Toon.
“Nah yang form-form seperti ini kan salah satu yang penting juga untuk ke depannya,” sambungnya.
Lebih lanjut, Tina Toon turut merespons perihal sudah terealisasikannya pemutihan ijazah yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Ia menekankan, proses mekanisme harus sesuai dengan aturan, sehingga menutup ruang bagi oknum-oknum yang ingin memanfaatkan hal tersebut.
“Jangan sampai juga nanti ada oknum-oknum yang menganfaatkan gitu. Tapi tetap kita pokoknya kan namanya bantuan itu esensinya membantu yang kurang mampu,” tutupnya.
Di sisi lain, Cecep Sulaiman dari Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta sangat mendukung dan mengapresiasi program 100 hari kerja Pramono-Rano.
“Sangat bagus dan memang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kurang mampu di Jakarta untuk mendapatkan layanan pendidikan yang prima dan berkeadilan,” ujar dia.
Cecep berharap, Pramono-Rano juga dapat melakukan pembenahan dalam hal kebutuhan guru di setiap sekolah. Sehingga, proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM) bisa berjalan baik.
“Saat ini masih ada kekurangan guru-guru mata pelajaran sesuai bidang keahliannya di sekolah. Selain itu, jabatan kepala sekolah yang kosong bisa cepat diisi secara definitif. Saya optimistis Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan bisa segera mengatasi persoalan ini,” kata dia memungkasi. ***
