TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR-RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan bahwa lumpur Lapindo hingga saat ini masih tergolong sebagai bencana aktif yang perlu dipantau secara berkelanjutan.
Menurutnya, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) seharusnya memantau dari sisi perlindungan kebencanaannya, dengan melibatkan Basarnas dalam sistem pengawasan dan penanganannya.
“Meskipun debit lumpur sudah mengecil menjadi 27 ribu meter kubik, kondisi ini tetap membutuhkan penanganan serius, kerja keras, dan ketelitian tinggi,” ujar BHS, saat mengunjungi area terdampak lumpur Lapindo, Kamis (5/6/2025).
la juga menyoroti pemangkasan anggaran PPLS yang disebut-sebut telah berkurang hingga 50 persen. “Menurut saya, seyogyanya anggaran ini tidak dikurangi, karena fungsinya untuk melindungi keselamatan masyarakat. Nilai nyawa publik tidak dapat diukur dengan nominal,” tegasnya.
Dalam hal keselamatan, Bambang Haryo menekankan pentingnya menjaga performa seluruh kapal keruk dan pompa yang saat ini masih bisa berfungsi. Namun, ia menambahkan bahwa ada kebutuhan mendesak akan pompa dengan kapasitas lebih besar, minimal 500 liter per detik, karena saat ini hanya tersedia pompa berkapasitas 150 liter per detik.
BHS sapaan akrabnya, juga mempertanyakan keberadaan dan fungsi sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS), latihan keselamatan (safety drill), dan rencana keselamatan (safety plan). la mendorong agar Pemerintah lebih serius dalam menerapkan program mitigasi bencana kepada masyarakat di sekitar wilayah terdampak. Selain itu, ia menyoroti nasib sekitar 31 industri yang terkena dampak langsung dari bencana tersebut.
Anggaran yang diajukan saat itu sebesar Rp850 miliar, yang menurutnya masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan potensi kerugian ekonomi secara keseluruhan.
Lebih jauh, ia memperingatkan bahwa pembuangan lumpur Lapindo ke laut telah menyebabkan pendangkalan serius di kawasan Selat Madura.
“Jika tidak segera ditangani, Selat Madura bisa-bisa tidak dapat dilalui kapal. Ini tentu akan berdampak besar terhadap perekonomian,” katanya.
