TEROPONGNEWS.COM, DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tengah menyiapkan sebuah terobosan kebijakan dalam sektor pendidikan: merintis sekolah swasta gratis untuk siswa tidak mampu dan yang tidak tertampung di sekolah negeri. Gagasan ini lahir dari realita klasik yang terus berulang setiap tahun ajaran baru keterbatasan daya tampung sekolah negeri, sementara permintaan terus meningkat.
Wali Kota Depok, Supian Suri, menjelaskan bahwa program ini muncul sebagai wujud respons terhadap keluhan masyarakat serta dorongan kuat dari amanat konstitusional, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa pendidikan gratis tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah negeri, tetapi juga swasta.
“Karena keterbatasan sekolah, kami tidak bisa menampung semua harapan orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Maka kami sedang menyiapkan skema agar anak-anak ini tetap bisa bersekolah dengan gratis di sekolah swasta,” ujar Supian saat menghadiri acara peringatan Hari Lanjut Usia di Alun-Alun Depok, akhir pekan lalu.
Menurut Supian Suri, keputusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar moral dan hukum untuk mengembangkan pendidikan inklusif dan berkeadilan. Meski diakui bahwa biaya di sekolah swasta sangat bervariasi, Pemkot Depok akan berfokus pada sekolah-sekolah swasta yang bersedia bekerja sama dalam program ini.
“Amanat MK jelas, sekolah negeri dan swasta sama-sama wajib memberikan pendidikan gratis. Tapi kami tidak bisa mengintervensi semua, karena biaya kontribusi sekolah swasta itu bervariasi. Ada yang tinggi sekali dan tidak memungkinkan kami cover semua,” katanya.
Oleh karena itu, Pemkot kini tengah menghitung kebutuhan anggaran agar program ini benar-benar terukur dan berkelanjutan. Berdasarkan simulasi awal, biaya SPP per siswa diperkirakan sekitar Rp250 ribu per bulan. Dengan asumsi tersebut, Pemkot menargetkan dapat menampung sekitar 5.000 siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Kami hitung kemarin, sekitar Rp250 ribu per siswa per bulan. Maka kita bisa mulai merancang program ini untuk 5.000 siswa, tersebar di seluruh 63 kelurahan di Depok,” jelas Supian.
Langkah progresif ini dirancang agar akses pendidikan semakin merata. Supian Suri menargetkan minimal satu hingga dua sekolah swasta gratis di setiap kelurahan, agar tidak terjadi penumpukan di satu wilayah tertentu dan siswa tidak perlu menempuh jarak terlalu jauh.
“Jangan sampai hanya satu sekolah di kelurahan yang luas. Dari ujung barat ke timur bisa sangat jauh. Jadi kami akan mengatur sebarannya dengan memperhatikan kondisi wilayah,” ujarnya.
Supian Suri juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, karena belum semua anak dapat tertampung di sekolah negeri. Ia menegaskan bahwa keterbatasan fasilitas bukan alasan untuk membiarkan siswa putus sekolah.
“Kami mohon maaf karena belum semua siswa bisa diterima di sekolah negeri. Tapi kami hadir dengan solusi. Jangan sampai ada anak Depok yang tidak sekolah hanya karena keterbatasan tempat,” katanya.
Program rintisan sekolah swasta gratis ini diharapkan mulai berjalan secara bertahap, seiring proses pendataan, seleksi sekolah mitra, dan penghitungan anggaran di APBD.
Pemkot Depok menegaskan bahwa fokus utama adalah memastikan seluruh anak usia sekolah di Depok bisa mengakses pendidikan formal tanpa terkendala ekonomi.
“Jika sekolah negeri tidak dapat menampung, maka akan kami arahkan ke sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemkot. Ini bentuk nyata kehadiran negara untuk rakyatnya,” tegas Supian.
Langkah berani yang diambil Pemkot Depok ini menandai era baru dalam penyediaan pendidikan inklusif di kota penyangga ibu kota tersebut. Dengan melibatkan sekolah swasta dalam program gratis, Pemkot membuka ruang kolaborasi yang selama ini tertutup oleh batasan administratif dan anggaran.
Jika direalisasikan secara efektif, kebijakan ini tak hanya menjadi solusi jangka pendek bagi masalah daya tampung sekolah negeri, tetapi juga menjadi contoh model pendidikan inklusif yang bisa direplikasi di kota-kota lain di Indonesia
