TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit (OFP), mempertanyakan absennya indikator kesejahteraan petani dan nelayan dalam dokumen resmi arah kebijakan pembangunan nasional. Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Keuangan, Kamis (3/7) lalu.
“Kok bisa Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tidak lagi menjadi bagian dari indikator sasaran pembangunan? Saya baca di buku KEM-PPKF, keduanya sudah tidak dicantumkan,” ujar Dolfie.
Ia menekankan pentingnya indikator tersebut sebagai alat ukur utama kesejahteraan masyarakat di sektor pangan dan kelautan.
“Apakah memang indikator ini sudah tidak dianggap penting oleh pemerintah? Atau ada indikator baru yang menggantikan?” lanjutnya.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan permohonan maaf atas tidak dimasukkannya indikator tersebut ke dalam dokumen.
“Pak Dolfie, saya mohon maaf kalau NTP dan NTN tidak masuk dalam dokumen. Tapi kami tetap memantau dan menjadikannya indikator yang penting,” jelas Sri Mulyani.
Sebagai catatan, KEM-PPKF atau Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal adalah dokumen resmi yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahun. Dokumen ini berisi proyeksi pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan fiskal, serta indikator makroekonomi strategis lainnya yang digunakan sebagai pedoman pemerintah dalam menyusun APBN.
NTP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani, digunakan untuk mengukur daya beli dan tingkat kesejahteraan petani.
Sementara itu, NTN mengukur kemampuan nelayan dalam menukarkan hasil tangkapan lautnya dengan barang dan jasa yang dibutuhkan, termasuk untuk konsumsi dan biaya produksi.
Kritik dari DPR ini menjadi penegasan bahwa pembangunan nasional harus tetap berpihak pada sektor-sektor rakyat kecil, seperti pertanian dan kelautan, yang menjadi pondasi ekonomi Indonesia.
