TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyebut Program Manggarai Bersholawat merupakan inisiatif positif bagi generasi muda. Namun, ia menegaskan tidak ada satu program pun yang mampu berdiri sendiri untuk menghentikan tawuran.
Menurut dia, tawuran di Manggarai adalah puncak dari persoalan sosial dan ekonomi yang lebih mendalam. Mulai dari minimnya lapangan kerja, tingginya angka putus sekolah dan terbatasnya ruang ekspresi positif, khususnya bagi para remaja hingga lemahnya pengawasan lingkungan.
“Karena itu, penanganannya harus menyentuh akar masalah, bukan sekadar meredam gejalanya,” ujar Mujiyono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Politisi Partai Demokrat itu mendorong agar pos pantau di Manggarai maupun wilayah rawan tawuran lainnya beroperasi 24 jam. Pasalnya, potensi tawuran dapat muncul kapan saja, terutama pada jam rawan seperti larut malam atau menjelang subuh.
“Pemprov perlu memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk memastikan kegiatan piket di pos pantau berjalan optimal,” kata dia.
Mujiyono menambahkan, keberadaan pos pantau terbukti efektif melerai tawuran, di mana petugas di lokasi sering menjadi pihak pertama yang memisahkan massa dan meminimalkan korban.
Lebih lanjut, Ketua DPD DKI Jakarta itu menyarankan agar Manggarai Bersholawat diintegrasikan dengan program lain. Seperti pendidikan karakter, pembinaan kepemudaan, pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi warga.
Bahkan, ia mencontoh Jawa Barat yang memberikan pembinaan disiplin di barak militer kepada pelaku tawuran untuk membentuk mental tangguh dan bertanggung jawab.
“Bibit tawuran antarwarga sering bermula dari tawuran antar sekolah, dengan pelaku yang umumnya masih berusia sekolah. Karena itu, pembinaan sejak dini menjadi sangat penting,” ungkap dia.
Mujiyono menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, melibatkan Dinas Pendidikan, BUMN/BUMD, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, kepolisian, tokoh agama, organisasi kepemudaan, sekolah dan keluarga dalam satu barisan dengan tujuan yang sama.
Lantas, ungkap Mujiyono, Komisi A DPRD DKI Jakarta akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program pencegahan tawuran yang dijalankan Pemprov.
“Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar penguatan kebijakan daerah, termasuk penetapan alokasi anggaran khusus untuk pencegahan tawuran di Jakarta,” tutup Mujiyono. ***
