TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Lahir dari keluarga sipil dengan ayah seorang tokoh masyarakat yang pernah menjabat Ketua RW selama 36 tahun, Nur Afni Sajim, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat tumbuh di lingkungan yang keras. Kriminalitas dan narkoba kala itu membuat posisi ketua RW tidak mudah dijalani di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.
Pengalaman itulah yang mendorongnya sejak muda aktif berorganisasi, baik di sekolah, kampus, maupun lingkungan masyarakat.
Afni menempuh pendidikan dasar di SDN 06 Pagi, SMP Negeri 122, lalu melanjutkan ke SMK Tunas Harapan semua di Jakarta. Gelar sarjana ia raih di salah satu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Bekasi pada 1999 hingga 2000.
“Saya tidak mau lagi ada masyarakat Jakarta yang kesulitan mendapatkan air bersih atau dipersulit dalam subsidi pangan. Itu visi pribadi saya sebagai wakil rakyat,” ujar Afni kepada Teropongnews.com di Jakarta dikutip, Minggu (17/8/2025).
Awal Karier Politik
Jejak politik Afni dimulai pada 2004, ketika dirinya masuk Partai Demokrat bersamaan dengan pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden. Karena sang ayah tidak dapat mencalonkan diri menjadi anggota DPRD akibat terbentur syarat ijazah, Afni didorong masuk sebagai pengurus partai. Ia dipercaya menjabat Ketua Pemberdayaan Perempuan Demokrat Jakarta Barat.
Lima tahun kemudian, pada Pemilu 2009, Afni berhasil menembus kursi DPRD DKI Jakarta. Saat itu, ia meraih suara keempat terbanyak setelah sejumlah nama besar. Baginya, sosok SBY dan almarhumah Ani Yudhoyono menjadi motivasi utama menekuni dunia politik.
“Pak SBY itu figur yang sampai hari ini belum tergantikan. Sedangkan Bu Ani bukan hanya seorang istri presiden, tapi pejuang kuota 30 persen perempuan di politik,” ungkap Afni.
Kiprah di DPRD DKI
Sejak 2009 hingga kini, Afni konsisten mengabdi di Komisi B yang membidangi perekonomian. Ia pernah duduk di Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran (Banggar), hingga Badan Legislasi Daerah (Balegda). Fokusnya jelas yakni mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani rakyat dengan kenaikan pajak.
Afni mendorong evaluasi retribusi, tarif transportasi, hingga pengelolaan BUMD agar APBD DKI lebih sehat.
“Subsidi Transjakarta saja mencapai Rp5 triliun per tahun. Kita harus berani melakukan penyesuaian tarif dan menggali pendapatan lain seperti parkir, PAM Jaya, hingga pengelolaan lokasi binaan,” kata dia.
Selain ekonomi, isu pendidikan juga menjadi perhatian seriusnya. Afni menuntut agar program sekolah swasta gratis diperluas hingga jenjang SMA.
“Anak-anak Jakarta tidak boleh lagi putus sekolah hanya karena faktor biaya,” tegas Afni.
Pencapaian dan Tantangan
Sebagai legislator yang mewakili daerah pemilihan (dapil) yang disebutnya “dapil neraka” karena ketatnya persaingan, Afni mengaku setiap periode selalu berhadapan dengan lawan politik berat, baik internal maupun eksternal. Namun, ia tetap konsisten mempertahankan kursinya dengan suara signifikan.
Di DPRD, Afni menorehkan sejumlah pencapaian, antara lain mendorong pembangunan pelabuhan di Pulau Seribu dan program ekonomi kreatif masyarakat setempat. Ia juga aktif mengawal isu banjir, subsidi pangan, hingga bedah rumah bagi warga kurang mampu.
Perempuan di Politik
Sebagai salah satu legislator perempuan, Afni menilai keterwakilan perempuan di parlemen sangat penting. Ia mencontohkan Demokrat yang memberi porsi 40 persen bagi kader perempuan, lebih tinggi dari ketentuan kuota 30 persen.
“Di negara-negara luar, semakin banyak politisi perempuan, angka korupsi justru rendah. Karena perempuan biasanya berpikir panjang dan lebih idealis dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Kehidupan Pribadi
Di luar aktivitas politik, Afni adalah ibu rumah tangga yang gemar turun langsung ke dapil, mengunjungi pasar tradisional, hingga berolahraga jalan kaki. Meski padat agenda, ia tetap berupaya meluangkan waktu bersama anak-anaknya.
“Kadang mereka cerewet kalau saya sibuk. Tapi sejak kecil mereka tahu aktivitas ibunya, bahkan sering ikut kampanye. Jadi sudah terbiasa,” tuturnya sambil tersenyum.
Pesan untuk Generasi Muda
Afni berpesan agar anak muda tidak takut masuk ke dunia politik. “Jangan kapok kalau gagal di kontestasi pertama. Politik itu bukan sekadar janji, tapi perjuangan nyata untuk masyarakat. Anak muda harus turun agar tahu prosesnya,” ucapnya Afni.
Harapan untuk Jakarta
Ke depan, Afni berharap komunikasi eksekutif dan legislatif di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno bisa lebih intensif. Menurut dia, hubungan baik antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci agar janji politik kepada masyarakat benar-benar terwujud.
“Mas Pram dan Bang Doel harus sering turun ke masyarakat, jangan hanya dengar laporan kepala dinas. Coffee morning rutin dengan anggota dewan setiap tiga bulan bisa memperkuat komunikasi,” ujarnya.
Afni menekankan, Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi Global City. Bukan hanya kota jasa, tetapi juga pusat pariwisata, hiburan, dan perdagangan yang bisa menarik wisatawan mancanegara.
Ia menilai selain Pramono dapat dikatakan sebagai negarawan atau politisi ulung, keberadaan Rano sebagai seniman sekaligus politisi dapat dimanfaatkan untuk mengangkat kebudayaan Betawi, seni tradisi, hingga event-event kreatif di ibu kota.
“Jakarta ini sebenarnya lengkap. Ada belanja di Tanah Abang dan Mangga Dua, ada konser, ada lenong, ada pecinan. Semua bisa dikemas untuk jadi daya tarik wisata. Kalau pariwisata hidup, pajak hotel dan restoran otomatis naik. Itu cara sehat menambah PAD tanpa mencekik rakyat,” jelas Afni.
Selain sektor pariwisata, Afni juga menyoroti pentingnya penguatan UMKM, peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik, dan evaluasi proyek pembangunan infrastruktur agar tidak boros anggaran. Ia menekankan agar SKPD tidak hanya mengejar tunjangan kinerja daerah (TKD) tanpa meningkatkan produktivitas.
“Kalau kita mau menuju kota global, jangan cuma lampunya bagus. SKPD harus kerja lebih keras, jangan sekadar absen lalu pulang. Kita butuh gebrakan nyata untuk dongkrak PAD, perbaiki pelayanan publik, dan pastikan pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.
Afni juga menyoroti perlunya perbaikan data penerima bantuan sosial. Ia meminta pemerintah memastikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) benar-benar sesuai kondisi lapangan agar subsidi pangan, beasiswa pendidikan, hingga program bedah rumah tepat sasaran.
Lebih jauh, Afni menilai APBD DKI masih belum ideal. Dari total Rp95 triliun, sekitar 60 persen digunakan untuk belanja pegawai, sementara hanya 40 persen sisanya dibagi untuk pembangunan. Kondisi itu, kata Afni, membuat ruang fiskal untuk program rakyat jadi sangat terbatas.
“Bayangkan, 60 persen APBD kita habis untuk gaji pegawai. Padahal Jakarta ini punya PR besar mulai dari banjir, kemacetan, sampai pengangguran. Kalau belanja modal kecil, pembangunan enggak akan signifikan. Kita harus punya keberanian merombak struktur APBD agar lebih pro-rakyat,” tandasnya.
Afni berharap, di bawah kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno, tata kelola anggaran lebih transparan dan terarah. Menurutnya, jangan sampai APBD hanya jadi rutinitas belanja, tapi harus benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang menyentuh rakyat bawah.
“Jakarta harus berani berubah. Jangan sampai kita hanya jadi kota megah dengan lampu terang, tapi rakyatnya masih sulit bayar sekolah dan beli beras. Itu bukan Global City, itu ilusi,” ungkap Afni.
Tak hanya APBD, Afni juga menyoroti tata kelola transportasi publik, khususnya TransJakarta. Menurutnya, subsidi yang digelontorkan Pemprov setiap tahun mencapai triliunan rupiah, namun pelayanan di lapangan masih jauh dari memuaskan.
“Bus sering kosong tapi tetap jalan, sementara di jam sibuk penumpang menumpuk. Artinya manajemen rute dan armada enggak beres. Kalau subsidi triliunan tapi rakyat masih merasa repot, itu namanya pemborosan,” kritiknya.
Ia mendorong manajemen TransJakarta lebih transparan dalam penggunaan anggaran dan berani melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk pemangkasan rute yang tidak efektif.
“Transportasi publik itu wajah kota. Kalau busway saja kacau, bagaimana kita mau bicara Global City? Ini harus dibenahi serius, bukan sekadar ganti direksi lalu masalahnya tetap sama,” pungkas Afni. ***
