TEROPONGNEWS.COM, KUPANG — Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar kegiatan pendampingan perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Neo Aston Kupang sejak 29 September hingga 1 Oktober 2025 ini dihadiri oleh perencana dari Bappeda/Bappelitbangda provinsi dan kabupaten/kota serta perencana Dinas Pendidikan di seluruh NTT.
Pendampingan ini bertujuan memperkuat sinergi antara perencanaan di tingkat sekolah dengan perencanaan di dinas pendidikan dan pemerintah daerah, sehingga mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan di kabupaten/kota.
Plt. Kepala BPMP NTT, Ifran Karim, S.IPem., M.Pd, menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan yang berbasis data dan evaluasi.
“Kita harus memastikan rencana di sekolah selaras dengan rencana di Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah, serta mengacu pada RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Hal ini penting untuk mendorong pencapaian SPM di seluruh wilayah NTT,” ujar Ifran Karim saat membuka acara.
Momentum kegiatan ini sangat strategis karena bertepatan dengan masa penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang wajib mengakomodir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) termasuk Dinas Pendidikan sebagai pemangku SPM. Sebelumnya, pada 11-12 September 2025, tim Bapperida Provinsi NTT telah mendampingi 13 kabupaten/kota/provinsi dalam finalisasi Renstra PD.
Namun, tantangan masih cukup besar. Tujuh kabupaten di NTT, yaitu Sumba Barat Daya, Malaka, Sumba Barat, Belu, Alor, Timor Tengah Utara (TTU), dan Timor Tengah Selatan (TTS) belum mencapai SPM tuntas. Target pemerintah adalah meningkatkan capaian SPM sehingga minimal 17% kabupaten/kota sudah berada pada level Tuntas Madya pada tahun 2026. Target ini sejalan dengan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Inmendagri terkait indikator prioritas kinerja pendidikan.
Selain itu, angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di NTT masih tinggi, mencapai posisi kelima nasional dengan lebih dari 150 ribu anak. Kabupaten TTS mencatat jumlah ATS tertinggi, disusul Sumba Barat Daya dan Kabupaten Kupang. Pendampingan ini diharapkan dapat memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis data untuk menekan angka ATS secara efektif.
Dalam laporan progres anggaran tahun 2026, enam kabupaten/kota telah menganggarkan sub kegiatan prioritas kinerja SPM pendidikan secara optimal. Manggarai, Flores Timur, dan Sikka mencatat alokasi anggaran tertinggi, masing-masing di atas 80%. Kabupaten lain diharapkan segera menyesuaikan anggarannya agar mendukung target nasional minimal 80% penganggaran indikator prioritas SPM pendidikan.
Ifran Karim menekankan, “Konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, dan implementasi sangat penting agar capaian kinerja pendidikan di NTT meningkat. Kami berharap pendampingan ini membantu seluruh daerah menyusun dokumen anggaran yang selaras dengan Renstra dan RPJMD, sehingga target SPM tahun 2026 atau 2027 dapat tercapai.”
Kegiatan ini menghadirkan narasumber pendamping dari Bappeda/Bapperida Provinsi NTT, serta peserta dari Bappeda/Bappelitbangda kabupaten/kota dan Dinas Pendidikan se-NTT. Diselenggarakan oleh BPMP Provinsi NTT, acara ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan di seluruh NTT.
