TEROPONGNEWS.COM, KAIMANA – Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kaimana, Papua Barat, meminta pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Kaimana, Hasan Achmad, agar memasukkan program prioritas terkait pengawasan dana Otsus.
Hal tersebut ditegaskan Juru Bicara Fraksi Otsus DPRK Kaimana, Sarifa Aituarauw, dalam rapat paripurna dengan agenda Laporan Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan, yang berlangsung di Gedung DPRK Kaimana, Kamis (4/9/2025).
“Program tersebut antara lain pengawasan dana Otsus di setiap tahun anggaran, pemisahan penyusunan perencanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Otsus dalam dokumen APBD Kabupaten Kaimana,” ujar dia.
Sarifa juga mendorong agar pemerintah daerah segera membentuk tim pengawasan dana Otsus yang melibatkan DPRK melalui Fraksi Otsus, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, ia meminta adanya fasilitas penunjang bagi program dan kegiatan Fraksi Otsus agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal.
Lebih lanjut, Fraksi Otsus menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kaimana yang masih tergolong rendah pada tahun 2024. Kondisi ini dinilai belum mampu menjawab program prioritas, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur jalan.
Menurut dia, realisasi penggunaan anggaran pada empat indikator pembangunan yang bersumber dari dana Otsus harus benar-benar memberi dampak nyata bagi Orang Asli Papua, khususnya delapan suku asli Kaimana.
“Pemerintah daerah jangan hanya melengkapi data secara teoritis, tetapi juga memperhatikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam pelaporan. Dengan begitu, prioritas dana Otsus dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua melalui berbagai program pembangunan,” pungkas Sarifa. ***
