TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Ketua RW 05 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Wan Syafrida menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal itu terkait polemik klaim tanah oleh Kodam Jaya di wilayahnya.
Oma sapaan karib Wan menilai, BPN bersikap kontradiktif karena di satu sisi telah menerbitkan sertifikat tanah bagi warga. Namun di sisi lain menyatakan lahan tersebut masuk dalam klaim Kodam.
“Kami sudah puluhan tahun tinggal di sini, rata-rata warga menengah ke bawah. Sertifikat itu pegangan kami, bisa dipakai untuk sekolah anak atau kebutuhan lain. Tapi sekarang, digadaikan pun tidak bisa. Apa gunanya sertifikat kalau begitu?” ujar Wan Syafrida kepada wartawan saat ditemui di Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.
Oma menjelaskan klaim tersebut mencakup ratusan rumah di tujuh RT wilayah RW 05. Warga yang terdampak merasa bingung dan cemas karena hak atas tanah mereka tiba-tiba dipertanyakan.
“Kami hanya ingin kejelasan. Kalau memang sertifikat sah dikeluarkan BPN, kenapa sekarang dibilang tanah Kodam? Itu yang harus dibuka,” kata dia.
Sebagai bentuk protes, warga berencana menggelar perayaan 17 Agustus untuk menyuarakan persoalan itu agar mendapat perhatian publik.
“Kami ingin isu ini viral, supaya pemerintah, DPRD, hingga Presiden tahu kondisi kami. Jangan sampai rakyat dibiarkan tidak berdaya,” tegas dia.
Menurut Oma, polemik itu muncul setelah adanya rencana pembangunan jalan tol Semanan. Warga sempat dijanjikan ganti untung, namun kemudian keluar klaim Kodam yang membuat posisi warga semakin terjepit.
“Awalnya ada rapat di kelurahan, katanya tanah akan diganti dengan harga di atas rata-rata. Tapi belakangan muncul klaim Kodam. Ini jelas merugikan kami,” ungkapnya.
Ia menegaskan, DPRD DKI, terutama anggota dewan dari dapil Tanjung Priok, harus ikut turun tangan memperjuangkan nasib warga.
Kami minta wakil rakyat ikut bicara, karena kami tidak bisa melawan sendiri. BPN dan pemerintah harus membuka masalah ini secara transparan,” tutup dia. ***
