TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Komnas HAM mengecam langkah aparat kepolisian yang menangkap Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen. Penangkapan itu dinilai sewenang-wenang, tidak profesional, dan berpotensi mengekang kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan bahwa aparat kepolisian semestinya bekerja secara profesional dalam menyikapi aksi-aksi masyarakat. Ia mengingatkan agar polisi tidak mudah melakukan penangkapan maupun penahanan tanpa dasar yang jelas.
“Komnas HAM khawatir kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin konstitusi serta undang-undang hak asasi manusia justru berbenturan dengan regulasi lain, terutama Undang-Undang ITE yang selama ini menjadi tantangan dalam pemenuhan hak fundamental,” ujar Anis dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Anis menambahkan, kasus penangkapan Delpedro harus menjadi perhatian serius. Ia menilai pendekatan represif hanya akan memperburuk keadaan dan mengekang ruang demokrasi.
“Komnas HAM mendorong agar kepolisian mengedepankan pendekatan restorative justice, bukan penangkapan atau penahanan sewenang-wenang. Oleh karena itu, kami mendesak agar Direktur Lokataru segera dibebaskan,” tegasnya.
Komnas HAM juga mengingatkan aparat agar tidak menjadikan regulasi, khususnya UU ITE, sebagai alat untuk membungkam kritik masyarakat. Penegakan hukum, menurut Anis, harus sejalan dengan prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Sebagai informasi, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen di tangkap di Mapolda Metro Jaya setelah diduga menghasut massa untuk melakukan aksi demonstrasi melalui media sosial. Polisi juga telah menetapkan status tersangka terhadap Delpedro.
