TEROPONGNEWS.COM, RAJA AMPAT – Pemerintah Pusat kembali mengijinkan PT Gag Nikel beroperasi di Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya setelah sempat dihentikan pada tanggal 5 Juni 2025 lalu.
Senator DPD RI Asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, S.IP., CM. NNLP menyayangkan pengoperasian PT Gag Nikel oleh Pemerintah Pusat tanpa kordinasi dengan pejabat di Daerah. Padahal kasus yang sempat menghebohkan dunia ini menjadi perhatian semua pihak.
PFM menyebut pengoperasian PT Gag Nikel di Raja Ampat seharusnya dikordinasikan dengan semua pihak baik Bupati, Gubernur, DPRK Kabupaten, DPRD Provinsi hingga MRP RI.
“Kasus yang sudah viral kenapa kami (Pejabat di Papua Barat Daya) tidak diajak bicara. Inikan sangat menyakiti hati orang Papua,” ucap Paul Finsen Mayor, usai sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Hotel Maranu Waisai Raja Ampat, Senin (15/9/2025).
Koordinasi yang dimaksudkan Senator Paul Finsen Mayor terkait solusi yang diambil seiring kebijakan pemerintah pusat mengijinkan PT Gag Nikel kembali beroperasi, termasuk berbicara soal penyerapan tenaga kerja lokal.
“Kalau mau kasih jalan (operasi kembali PT Gag Nikel), ajak kita bicara solusinya apa, apalagi disana (PT Gag Nikel) pekerjanya didominasi oleh non Papua,” tegas PFM.
Lebih lanjut, Paul Finsen Mayor mengatakan kebijakan seperti ini yang membuat orang Papua kecewa dengan Jakarta. Meski demikian, anggota DPD RI Asal Papua Barat Daya ini menegaskan selanjutnya akan bertemu dengan PT Gag Nikel.
“ijin sudah keluar untuk beroperasi kembali, kamu wajib pekerjakan 80 persen orang asli Papua atau orang yang hidup dan lahir besar di Papua,” ujarnya.
Penyerapan tenaga kerja lokal Raja Ampat yang tegaskan Paul Finsen Mayor mengingat banyak Sarjana ngangur setiap tahun. Menurutnya Sarjana orang asli Papua dari Raja Ampat ini yang diberikan pelatihan agar memenuhi kebutuhan tenaga kerja di PT Gag Nikel.
“Kita harus bicara dulu, kalo mau jalan harus prioritaskan orang asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya, minimal 80 persen diserap sebagai tenaga kerja. Karena di Papua ini ribuan Sarjana ngangur, kalau SDM di bidang pertambangan belum siap bisa dibuat pelatihan di BLKI Sorong,” ucap PFM.
