TEROPONGNEWS.COM – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya menerima kunjungan audiensi dari Perkumpulan Lintas Suku Asli Papua (OAP), Kamis (30/10/2025).
Kegiatan di Ruang Rapat Lantai 2, Kantor Gedung Keuangan Negara (GKN) Kota Sorong untuk membahas sejumlah hal strategis terkait pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua Barat Daya.
Anggota BP3OKP Papua Barat Daya, Otto Ihalauw, menyampaikan rasa bangga atas kehadiran para tokoh lintas suku yang dinilai sebagai mitra penting dalam pelaksanaan Otsus.
Menurutnya, kehadiran tokoh masyarakat merupakan bagian dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Pasal 42 hingga 48, yang mengatur tentang kemitraan antara BP3OKP dengan berbagai unsur masyarakat.
Otto menjelaskan, dalam pelaksanaan Otsus, semua proses mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan harus dilakukan secara terbuka dan transparan agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
Ia menegaskan, pihaknya tidak hanya fokus pada aspek administrasi, tetapi juga pada ketepatan sasaran program.
“Kami ingin memastikan dana Otsus benar-benar sampai kepada masyarakat di kampung-kampung, bukan hanya berhenti di dokumen,” ucap Otto.
Lebih lanjut, Otto menyebutkan BP3OKP saat ini telah memiliki database Orang Asli Papua (OAP) terpilah yang menjadi alat ukur untuk melihat sejauh mana dana Otsus tersalurkan sesuai peruntukan.
Hasil audiensi bersama forum lintas suku ini nantinya akan dibawa sebagai bahan laporan resmi kepada Wakil Presiden RI pada 4–5 November 2025 mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Forum Lintas Suku Asli Papua yang dipimpin oleh Pdt. Buce Bastian Ijie (Ketua) dan Pdt. Ayub Ongge (Sekretaris) menyerahkan dokumen resmi berisi materi audiensi kepada BP3OKP.
Dokumen itu berisi dukungan terhadap pelaksanaan Otsus, sekaligus sejumlah catatan penting yang dinilai perlu diperbaiki agar pelaksanaan kebijakan lebih efektif di lapangan.
Forum menilai bahwa selama ini pelaksanaan Otsus di Papua masih belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat.
Karena itu, mereka menyoroti beberapa aspek penting seperti regulasi, pendanaan, pendidikan, serta pengawasan pelaksanaan program.
Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain:
1. Dukungan dan Fungsi Kontrol.
Forum memberikan dukungan penuh kepada BP3OKP, namun menekankan perlunya pengawasan ketat agar seluruh program Otsus dijalankan sesuai dengan aturan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Pendidikan dan Pelatihan SDM.
Forum meminta adanya perhatian lebih terhadap pelatihan tenaga kerja siap pakai di bidang migas, pertambangan, dan kejuruan teknis lainnya, agar masyarakat OAP dapat berdaya dan berkompetensi dalam sektor industri strategis.
3. Masalah Sosial dan Kesehatan.
Masih tingginya angka putus sekolah, kematian ibu dan bayi, serta kurangnya fasilitas pelayanan dasar di wilayah pedalaman menjadi perhatian utama forum.
4. Regulasi dan Pendanaan.
Forum menilai masih ada tumpang tindih aturan antara UU Otsus dan UU Pilkada, sehingga mengusulkan pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc yang khusus menangani masalah hukum Otsus.
Selain itu, mereka juga menyoroti keterlambatan penyaluran dana Otsus dari pusat ke daerah yang berdampak pada lambannya pelayanan publik.
Forum mencatat masih lemahnya pengawasan dana, tingginya biaya pembangunan, serta rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Barat Daya akibat kualitas SDM yang belum optimal.
Dan meminta pemerintah memberi perhatian pada berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui kebijakan yang adil dan terbuka.
Ketua Forum, Pdt. Buce Bastian Ijie, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan Otsus, namun berharap implementasinya bisa lebih transparan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat asli Papua.
“Kami tidak menolak Otsus. Kami hanya ingin pelaksanaannya benar-benar terbuka dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat bawah. Anggaran Otsus ini besar, tapi kami tidak tahu dipakai untuk apa. Kami ingin semuanya transparan,” ujar Buce.
Ia juga menambahkan, masyarakat lintas suku siap menjadi mitra pemerintah dalam mengawal dana Otsus agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Dengan harapan pemerintah pusat dan daerah benar-benar serius memperhatikan berbagai persoalan yang telah disampaikan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat OAP.
“Kami berharap Otsus menjadi babak baru pembangunan yang membawa kesejahteraan dan keadilan bagi orang asli Papua serta seluruh masyarakat yang hidup di tanah ini,” katanya.
