TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Spektrum Demokrasi Indonesia Rhini Fatmasari menegaskan setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi ujian nyata bagi arah baru tata kelola negara. Satu tahun pertama adalah “masa laboratorium” yang menentukan apakah pemerintahan ini benar-benar mengarah pada kematangan institusi, atau justru tengah berada di persimpangan antara efisiensi eksekutif dan risiko menurunnya fungsi kontrol demokratis.
Janji besar kesejahteraan rakyat lewat program-program sosial berbiaya besar, konsolidasi politik di parlemen, dan dinamika kebebasan sipil, kini dihadapkan pada tantangan keseimbangan antara efektivitas dan akuntabilitas.
“Skala program sosial yang dijalankan saat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi kecepatan ekspansi juga harus diimbangi kemampuan negara dalam menjaga mutu dan transparansi,” ujar Rhini di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi ikon paling menonjol tahun pertama. Diluncurkan Januari 2025, program ini diklaim menjangkau sekitar 30 juta anak dan ibu hamil, dengan target ambisius 83 juta penerima di akhir tahun. Namun di tengah pujian, muncul pula ujian. Sekitar 70 kasus keracunan yang melibatkan 6.000 anak sekolah, memaksa pemerintah memperketat SOP dan menutup 40 dari 9.000 dapur yang dinilai tidak layak.
Rhini menilai, kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bahwa “ambisi sosial harus diikuti kemampuan teknis yang matang.” Pemerintah memang cepat bergerak dengan menyediakan alat uji cepat, sterilisator, hingga sistem pemantauan digital. Tetapi akar persoalan, lanjutnya, justru terletak pada kualitas koordinasi lintas daerah dan kapasitas pengawasan lapangan.
Meski begitu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sinyal perbaikan ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,47% atau sekitar 23,85 juta orang, terendah dalam dua dekade terakhir. Angka stunting juga menurun ke 19,8% (SSGI 2024).
“Ini pencapaian penting, tetapi belum menjawab soal ketimpangan kualitas pekerjaan dan jaminan sosial bagi pekerja informal. Penurunan kemiskinan harus berarti peningkatan martabat hidup, bukan sekadar angka statistik,” kata Rhini.
Dari sisi politik, koalisi besar pendukung pemerintah sukses mengamankan APBN 2026 dengan total belanja Rp 3.842,7 triliun dan defisit 2,68% PDB. Dominasi mayoritas di parlemen memberi ruang luas bagi eksekutif melaksanakan agenda tanpa banyak hambatan.
Namun, bagi Rhini, keunggulan politik semacam ini menyimpan risiko demokratis jika tidak diimbangi disiplin pengawasan. “Ketika parlemen terlalu nyaman dalam koalisi, fungsi kontrol bisa meredup. Demokrasi kita membutuhkan oposisi yang sehat, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Aspek kebebasan sipil pun mendapat sorotan. Kasus pencabutan akses liputan CNN Indonesia di lingkungan Istana pada pertengahan 2025 yang kemudian dipulihkan, menurut Rhini, menggambarkan hubungan pemerintah dan media yang masih mencari keseimbangan antara ketegasan dan keterbukaan. “Setiap pembatasan akses pers akan selalu dibaca sebagai sinyal intoleransi terhadap kritik. Seberapa pun kecil alasannya,” jelasnya.
Rhini menuturkan, Freedom House 2025 menempatkan Indonesia pada kategori Partly Free dengan skor 57 dari 100, stagnan dibanding tahun sebelumnya. Skor tersebut merupakan peringatan agar kebijakan publik dibangun di atas transparansi dan penghormatan terhadap hak informasi. “Legitimasi demokrasi diukur dari cara pemerintah menghadapi kritik, bukan dari berapa banyak program yang bisa diklaim sukses,” tegasnya.
Rhini menilai tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan energi dan kemauan politik yang besar untuk bergerak cepat. Namun kecepatan itu, menurutnya, perlu dikawal dengan tata kelola yang kuat agar tidak berubah menjadi ketergesa-gesaan.
Ia menekankan empat langkah penting untuk memperkuat arah pemerintahan ke depan. Yakni, meningkatkan mutu layanan sosial dengan audit terbuka; memperkuat standar hubungan pemerintah dan media agar transparan; menjaga disiplin fiskal berbasis manfaat; serta menegaskan batas peran sipil–militer dalam kebijakan publik.
“Ke depan, masyarakat tidak menuntut pemerintah sempurna. Tetapi ingin melihat negara yang belajar dari kesalahan, berani membuka data, dan konsisten menjaga akuntabilitas,” tuturnya.
