TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Komisi III DPRD Provinsi Maluku semakin gencar melakukan pengawasan terhadap perencanaan anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.
Langkah ini diambil, sebagai wujud komitmen untuk memastikan setiap program yang diusulkan, benar-benar memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam upaya menekan angka kemiskinan.
Dalam rapat pembahasan bersama sejumlah OPD yang berlangsung di ruang paripurna, Selasa (18/11/2025), Komisi III secara resmi meminta seluruh dokumen perencanaan, termasuk rencana anggaran masing-masing OPD, untuk segera diserahkan, paling lambat pada esok hari.
Permintaan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi III, Richard Rahakbauw, sebagai langkah awal untuk memastikan bahwa lembaga legislatif memiliki informasi yang lengkap dan komprehensif sebelum memasuki tahapan pembahasan di Badan Anggaran (Banggar).
“Kami sangat membutuhkan seluruh dokumen tersebut. Rencana anggaran dari setiap OPD harus sudah kami terima sebelum pembahasan di Badan Anggaran dimulai. Hal ini krusial agar Komisi III dapat menyusun catatan kritis dan pandangan resmi yang akan kami sampaikan kepada Banggar. Tujuan utama kami adalah memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar efektif dan efisien dalam mencapai sasaran pembangunan daerah,” tegas Rahakbauw.
Rahakbauw juga menegaskan, bahwa fokus utama mereka adalah memastikan program-program yang diusulkan oleh OPD, benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat dan memberikan dampak yang terukur, khususnya program-program yang secara langsung berkontribusi pada upaya penurunan angka kemiskinan.
Komisi III ingin melihat secara mendalam, bagaimana setiap program dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Salah satu indikator strategis yang menjadi perhatian utama Komisi III adalah, target ambisius untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 40 persen.
Namun, hingga saat ini, DPRD belum menerima gambaran yang jelas dan terperinci mengenai apakah target tersebut realistis, mengingat program-program yang diajukan oleh masing-masing OPD.
“Kami ingin melihat program-program yang konkret dan inovatif, yang benar-benar menyentuh permasalahan masyarakat dan memberikan solusi yang berkelanjutan bagi permasalahan kemiskinan. Kami tidak ingin target penurunan kemiskinan hanya menjadi angka di atas kertas, tanpa dukungan program yang memadai, terukur, dan tepat sasaran. Kami ingin memastikan bahwa setiap program dirancang untuk memberikan dampak yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rahakbauw.
Selain menyoroti isu kemiskinan, Rahakbauw juga menyinggung mengenai alokasi anggaran untuk kebutuhan mendesak yang sebelumnya telah disampaikan oleh anggota dewan.
Ia menekankan, bahwa hal-hal yang meskipun anggarannya relatif kecil, namun dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik, harus tetap menjadi prioritas dan mendapatkan perhatian yang serius.
Rahakbauw juga memberikan perhatian khusus terhadap rencana pinjaman daerah, yang saat ini tengah diproses oleh pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat dengan nilai mencapai Rp1,5 triliun.
Ia berpendapat, pinjaman tersebut harus dialokasikan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur jalan dan pelabuhan, sebagai prioritas utama dalam meningkatkan konektivitas di seluruh wilayah kepulauan Maluku.
“Fokus kita sangat jelas: membuka aksesibilitas, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif. Dengan konektivitas yang baik, aktivitas ekonomi akan semakin berkembang dan kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, pinjaman daerah harus dimanfaatkan secara strategis untuk membangun infrastruktur yang dapat mendukung konektivitas di seluruh wilayah Maluku,” kata Rahakbauw.
Guna memastikan pinjaman daerah digunakan secara efektif dan efisien, Rahakbauw meminta adanya masterplan pembangunan yang lebih terukur, komprehensif, dan berkelanjutan, termasuk penyajian rencana teknis dari wilayah-wilayah seperti Piru dan kawasan lainnya yang membutuhkan intervensi pembangunan jalan maupun infrastruktur strategis lainnya.
Rahakbauw juga menyoroti kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.
Komisi III meminta dokumen lengkap, terkait target yang realistis dan strategi yang efektif untuk mencapai PAD, baik dari OPD penghasil maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Secara khusus, Rahakbauw meminta laporan yang transparan dan akuntabel dari PT Bank Maluku-Malut terkait kontribusi mereka terhadap PAD.
Pada tahun sebelumnya, setoran dividen dari Bank Maluku-Malut tercatat sekitar Rp45 miliar, dan DPRD menilai angka tersebut harus ditingkatkan secara signifikan, mengingat adanya kerja sama ekspansi bisnis dengan Bank DKI.
“Kami ingin melihat seberapa besar peningkatan PAD yang dapat dicapai melalui berbagai upaya yang telah dilakukan. Dengan adanya kerja sama yang strategis dan perluasan bisnis yang inovatif, tentu diharapkan ada peningkatan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kami akan terus memantau kinerja Bank Maluku-Malut dan BUMD lainnya untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan PAD,” tegas Rahakbauw.
Pada penghujung rapat, dia menegaskan, bahwa seluruh masukan, dokumen, serta penjelasan dari OPD akan menjadi bahan yang sangat berharga dalam proses sinkronisasi anggaran dan pengawasan yang berkelanjutan.
Rahakbauw berkomitmen, untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran daerah, agar benar-benar memberikan manfaat, yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Maluku.
Rahakbauw berharap, dengan pengawasan yang ketat, perencanaan yang matang, dan pelaksanaan yang akuntabel, anggaran daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku secara merata.
