TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Apa sebabnya banyak proyek infrastruktur gagal bayar? Pertanyaan ini muncul ketika publik membandingkan janji manfaat—kecepatan, efisiensi, kebanggaan—dengan okupansi yang rendah, arus kas minus, dan polemik hukum.
Rumus masalahnya begini: kita kerap menilai proyek publik hanya dari laba-rugi operator, padahal infrastruktur adalah mesin eksternalitas—ia menggerakkan nilai di luar tiket dan tarif.
Namun ketika mesin itu dibangun di lokasi salah, dibiayai mahal, dan dikelola tanpa disiplin, eksternalitas positif berubah menjadi beban fiskal dan reputasi.
Gagasan saya sederhana: bedakan tegas antara risiko pembangunan yang masih rasional dengan kegagalan tata kelola; yang pertama butuh perbaikan operasional dan waktu, yang kedua menuntut koreksi struktural dan, bila ada indikasi pidana, proses hukum yang tegas.
Bayangkan infrastruktur sebagai jembatan baru antara dua pulau ekonomi: pusat produksi dan pasar kerja.
Pada awalnya, lalu lintas belum ramai karena rumah tangga dan bisnis butuh waktu mengubah rute dan pola aktivitas.
