TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Rencana pemerintah untuk menerapkan sertifikasi bagi influencer di media sosial menuai tanggapan dari berbagai pihak. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nico Siahaan, menilai bahwa penegakan hukum terhadap akun anonim, kasus scam, dan kebocoran data publik jauh lebih mendesak dibanding sekadar mengatur sertifikasi bagi kreator digital.
“Masalah utama di dunia digital kita bukan cuma siapa yang punya sertifikat, tapi siapa yang bersembunyi di balik anonim. Akun tanpa identitas masih bebas menyebar fitnah, hoaks, ujaran kebencian sampai penipuan tapi lolos dari tanggung jawab,” ujar Nico kepada wartawan, Rabu (5/11/2025).
Menurutnya, urgensi penanganan terhadap anonimitas akun semakin tinggi melihat data Asia Scam Report 2024 yang dirilis Global Anti-Scam Alliance (GASA). Laporan tersebut menyebutkan bahwa 65 persen warga Indonesia menjadi target scam setiap minggu, dan sebagian besar penipuan dilakukan oleh akun anonim.
“Makanya, sebelum bahas sertifikasi influencer, yuk tuntaskan dulu soal mitigasi dan penegakan hukum terhadap akun-akun anonim dan scammer yang merusak ruang publik digital,” lanjut Nico.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menetapkan prioritas kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan nasional, bukan sekadar meniru regulasi dari luar negeri seperti China yang baru menerapkan kebijakan serupa.
“Dari mulai kasus penipuan dan kebocoran data yang terus-terusan terjadi, harusnya Kemkomdigi bisa nentuin prioritas antara mengisi kekosongan hukum dan memperkuat penegakan regulasi atau buat regulasi tambahan yang belum urgent,” tegasnya.
Nico menambahkan bahwa kompetensi di ruang digital memang perlu dijaga, namun jangan sampai regulasi baru membatasi kebebasan berekspresi masyarakat di dunia maya.
“Kompetensi perlu dijaga, tapi jangan sampai kebijakan ini justru mengekang kebebasan berekspresi. Kita ingin ruang digital tetap sehat sekaligus aman dan terbuka,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nico menilai bahwa anonimitas akun dan kebocoran data menjadi dua masalah krusial yang sudah terbukti menimbulkan korban dan kerugian nyata.
“Kenapa mengatasi anonimitas akun dan kebocoran data lebih penting? Karena keduanya udah kejadian dan nimbulin korban sama kerugian,” pungkasnya.
Sementara itu, pengamat komunikasi digital dari Unika Soegijapranata, Paulus Angre Edvra, menilai kebijakan sertifikasi influencer seperti di China bisa berisiko jika diterapkan mentah-mentah di Indonesia.
Ia menilai banyak kreator Indonesia yang sudah berpengalaman tanpa memiliki gelar akademik tinggi, sehingga sertifikasi berbasis keahlian lebih tepat—asalkan tidak berubah menjadi alat pembatas kebebasan berekspresi.
“Jangan sampai setelah ada izin, influencer jadi tidak bebas mengkritik. Takutnya terjadi pembungkaman atau pengarahan oleh pemerintah. Bagaimanapun juga, ada track record bahwa media pernah digunakan untuk propaganda untuk menyelamatkan wajah pemerintah. Nah, ini yang perlu kita awasi,” kata Paulus.
