TEROPONGNEWS.COM, AMBON – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menunjukkan sinergi yang kuat dengan disepakatinya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku yang berlangsung di ruang rapat paripurna, kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (24/11/2025) malam.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas kerja keras dan dedikasi dalam membahas dan menyetujui KUA-PPAS APBD 2026.
“Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, saya menyampaikan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD, terutama melalui Badan Anggaran, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk melakukan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” ujar Gubernur.
Gubernur menjelaskan, bahwa penyusunan KUA-PPAS APBD 2026 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dokumen ini memuat asumsi ekonomi makro, arah kebijakan daerah, dan kebijakan pencapaian daerah yang menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan Maluku.
“Penandatanganan kesepakatan ini membuktikan semangat kemitraan dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif yang terus terjaga dengan baik. Kondisi ini diharapkan menjadi modal utama untuk membangun Provinsi Maluku yang lebih maju,” tegas Gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur berharap, agar rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 yang akan dibahas bersama dapat berjalan dengan optimal, sehingga kepentingan masyarakat dapat terlayani serta penyelenggaraan pemerintahan dan giat pembangunan di Provinsi Maluku dapat berjalan dengan baik.
“Saya mengajak seluruh pihak untuk bergandeng tangan, menyatukan gerak dan langkah demi memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat. Dengan kerjasama yang baik, Provinsi Maluku dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” pungkas Gubernur.
Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2026 ini diharapkan dapat mempercepat proses penyusunan APBD, sehingga program-program pembangunan yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan untuk kepentingan masyarakat Maluku.
“APBD 2026 akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik, serta pembangunan infrastruktur, yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tandas Gubernur.
