TEROPONGNEWS.COM, BOGOR – Empat jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor hingga kini masih dibiarkan kosong dan hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Kekosongan jabatan ini sudah berlangsung cukup lama, sehingga sejumlah layanan strategis masih menunggu kepemimpinan definitif untuk memperkuat kinerja birokrasi.
Adapun posisi yang masih tanpa pejabat definitif yaitu:
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Empat posisi ini merupakan jabatan strategis yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, pengelolaan aset, keamanan, hingga investasi di Kota Bogor.
Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, memastikan bahwa ia sudah mengantongi daftar nama calon kepala dinas yang akan mengisi kekosongan tersebut. Bahkan, agenda pelantikan sudah dijadwalkan.
“Dalam akhir bulan ini, insya Allah akan ada pelantikan. Setelahnya, tentu akan disusul di awal tahun depan. Nama-namanya sudah ada,” kata Dedie, Selasa (9/12/2025).
Namun Dedie mengakui, daftar nama itu masih mungkin berubah. Sebab tidak semua calon berada dalam kondisi siap, baik dari sisi persyaratan administrasi maupun kecocokan dengan aturan.
Yang paling krusial, Pemkot Bogor masih menunggu terbitnya Pertimbangan Teknis (Pertek) Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagai dasar hukum penetapan pejabat baru.
“Saya sedang menunggu hasil Pertek dari BKN untuk memastikan bahwa yang bersangkutan bisa menduduki jabatan yang kosong tadi,” ujarnya.
Dedie tidak menampik bahwa proses pengisian empat kursi kadis ini penuh dinamika. Bahkan, beberapa nama yang masuk radar dinilai bertentangan dengan aturan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait kualifikasi jabatan.
“Ada dinamika di lapangan, ada yang ternyata bertentangan dengan Perwali. Tidak mungkin juga setiap kali ada kebutuhan kita ubah perwalinya,” jelas Dedie.
Ia menyebut mengubah Perwali hanya demi menyesuaikan calon tertentu berpotensi menimbulkan kesan buruk dan membuka ruang spekulasi publik.
“Kalau diubah, nanti seolah-olah saya mengakomodir satu dua orang. Saya tidak mau. Kita akan lihat sesuai kemampuan dan potensi masing-masing,” tegasnya.
Dengan waktu yang terus berjalan menuju akhir tahun, Pemkot Bogor kini berada di fase penting menentukan pejabat strategis untuk lima tahun ke depan. Pengisian empat posisi kadis ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menentukan arah kebijakan pelayanan publik, stabilitas birokrasi, dan efektivitas pembangunan daerah.
Dedie berharap pelantikan akhir bulan nanti dapat menjadi titik baru penguatan struktur pemerintahan, sekaligus memastikan roda pelayanan publik Kota Bogor berjalan optimal tanpa kekosongan pimpinan.***
