TEROPONGNEWS.COM, MANOKWARI – Menjelang perayaan Hari Natal 25-26 Desember 2025 dan Tahun Baru 1 Januari 2026, Jaringan Damai Papua (JDP) mendesak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar segera menghentikan segenap operasi militer dalam segala bentuk di Tanah Papua dari Sorong sampai Merauke.
Juru Bicara JDP, Yan Christian Warinussy, SH mengatakan desakan tersebut sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kekerasan yang seringkali menimpa warga sipil di wilayah konflik bersenjata seperti Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten pegunungan Bintang dan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua Pegunungan.
Hal yang sama kata Warinussy dialami juga di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deyai, Kabupaten Puncak Jaya serta Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua Tengah. Selain itu, di Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
Dijelaskan bahwa konflik bersenjata yang melibatkan aparat keamanan militer dan kepolisian Republik Indonesia dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) senantiasa mengakibatkan jatuhnya korban tewas secara sia-sia pada warga sipil Orang Papua Asli yang sesungguhnya bukan merupakan bagian dari TPNPB.
“Demi alasan menjaga stabilitas dan keutuhan wilayah NKRI, warga sipil Orang Papua Asli yang senantiasa menjadi korban peristiwa kekerasan antara aparat militer dan Polri dengan TPNPB di wilayah-wilayah konflik seringkali disebut sebagai “simpatisan” dan atau bagian dan atau anggota TPNPB,” ujar Yan Christian Warinussy, Minggu (21/12/2025).
Sehingga menurut Juru Bicara JDP untuk menghindari tuntutan dari dugaan peristiwa Kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) sebagaimana dimaksud dalam amanat Undang Undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Selaku Juru bicara JDP, dengan tegas meminta Presiden Prabowo Subianto selaku seorang Kepala Negara dari sebuah negara demokrasi besar di dunia agar segera memerintahkan dihentikannya segenap operasi militer dalam bentuk apapun di Tanah Papua terhitung sejak Minggu Adventus keempat (Minggu, 21/12) ini hingga pasca perayaan Tahun Baru 1 Januari 2026.
“Hal ini penting untuk memberikan kesempatan mayoritas kepada rakyat Papua, di kota, pinggiran kota, pesisir pantai bahkan wilayah pegunungan. Utamanya warga sipil Papua Asli yang kini berada dalam status sebagai pengungsi di luar kampung-kampung halamannya karena konflik bersenjata tersebut untuk dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dalam suasana damai,” tegasnya.
JDP juga mendesak diberikannya akses kemanusiaan bagi hadirnya Gereja Kristen dan Katolik di wilayah pelayanan masing-masing dalam memberikan pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus Akhir Tahun 2025 serta Pelayanan Ibadah Natal 2025 dalam damai dengan para warga Papua Asli yang berada di tempat pengungsian di atas Tanah airnya sendiri yaitu Tanah Papua.
