TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal mencurigai ada maksud terselubung di balik pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang sarat akan kontroversi.
Dino pun mulanya terpantik dari pernyataan yang telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono melalui media sosial Instagram resmi terkait masuknya RI dalam Dewan Perdamaian, yang dinilainya abstrak. Padahal, itu merupakan penjelasan resmi Menlu Sugiono untuk diketahui publik, khususnya masyarakat Indonesia.
“Terima kasih atas penjelasan @Menlu_RI re Dewan Perdamaian, namun saya lihat penjelasan beliau terlalu abstrak & normatif terhadap masalah yang kontroversial, sangat rumit & pastinya penuh ranjau,” kata Dino dikutip dari akun x/@dinopattidjalal pada Minggu (25/1/2026).
Menurut Dino, sebagai negosiator Indonesia untuk Dewan Perdamaian, maka Menlu Sugiono perlu memberikan penjelasan lebih mendalam, seperti apa hak dan kewajiban Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian bentukan Trump dan apakah prinsip kesetaraan dijamin bagi negara yang sudah bergabung dalam BoP.
Dino lantas teringat bahwa Donald Trump merupakan pengusaha real estate, bahkan sebelum menjabat sebagai Presiden AS. Ia curiga, nantinya tidak tertutup kemungkinan akan ada proyek pembangunan real estate di Gaza, namun mengabaikan prinsip hak-hak rakyat Palestina.
“Apa jaminan bahwa proses ini tidak akan menjadi proyek real estate Trump/internasional di Gaza yang akan kesampingkan hak rakyat Palestina dan bagaimana mencegah agar Dewan steril dari kepentingan bisnis aktor-aktor luar (yang sebenarnya tidak peduli dengan Palestina) yang akan jadikan Palestina sebagai obyek bukan tuan rumah di Gaza,” katanya.
Dino juga meminta Menlu Sugiono menjelaskan perihal apa jaminan atau pathway bahwa Dewan Perdamaian akan mewujudkan solusi dua negara (two state solution) atau terpenting dalam aspek kemerdekaan Negara Palestina.
“Karena baik Trump dan Netanyahu masih menjauhi tujuan ini,” ucapnya.
Lalu, lanjutnya, bagaimana kalau ada perbedaan pendapat di antara anggota Dewan, seperti apa mekanisme penyelesaiannya, dan bagaimana agar anggota Dewan tidak diposisikan sebagai “anak buah” Trump yang dikenal sering berpikiran tidak lazim.
“Kalau ada PM Israel Netanyahu dalam Dewan Perdamaian, bagaimana dengan perwakilan Palestina?” tanya Dino kepada Menlu Sugiono.
Dino yang pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu juga menyoroti bagaimana kalau gencatan senjata kembali dilanggar oleh Israel. Sebab, hal ini sudah sering terjadi.
Di sisi bersamaan, ia juga merasa heran. Sebab, untuk menjadi anggota Dewan Keamanan, perlu menyetorkan dana fantastis sekitar Rp17 triliun.
“Kenapa perlu ada fee fantastis USD 1 miliar untuk jadi anggota permanen Dewan Perdamaian (sehingga terkesan sangat transaksional dan elitis), dan apakah Indonesia akan membayar, menurut saya, jangan,” kata Dinno yang lama menjadi juru bicara mantan Presiden SBY.
Kemudian, sambung Dino, kalau benar Dewan Perdamaian adalah organisasi internasional, maka apa hubungannya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa alias PBB.
“Apakah tidak akan menyaingi PBB. Lalu, apa red flags bagi Indonesia yang dari awal perlu menjadi pedoman partisipasi kita dalam Dewan Perdamaian dan lain sebagainya,” kata Dino.
Dino menegaskan, dalam hal ini rakyat Indonesia jelas butuh dan berhak mendapat penjelasan yang gamblang mengenai poros Dewan Perdamaian dari Menlu Sugiono.
“Wamenlu Anis Matta, yang bertugas tangani dunia Islam dan Timur Tengah, juga perlu tampil. Ditunggu penjelasan Menlu Sugiono lebih lanjut terhadap butir-butir pertanyaan di atas,” kata Dino Patti Djalal.
