TEROPONGNEWS.COM, BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengundang para pengusaha tambang untuk membahas sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi tuntutan aksi demonstrasi masyarakat. Salah satu fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah rencana pembangunan jalur khusus kendaraan angkutan tambang guna mengurangi dampak sosial dan lingkungan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengatakan para pengusaha tambang yang hadir berasal dari wilayah barat Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cigudeg, Parungpanjang, dan Rumpin. Dalam forum tersebut, Pemkab Bogor menyampaikan komitmennya menyiapkan anggaran sekitar Rp100 miliar.
“Pemerintah menyampaikan rencana pembangunan jalan khusus barang dan tambang yang anggarannya sudah dialokasikan dalam APBD 2024, khususnya untuk pembebasan lahan, kurang lebih sebesar Rp100 miliar,” ujar Ajat di Cibinong, Selasa (13/1/2026).
Ajat menjelaskan, pertemuan itu dihadiri oleh 28 pimpinan perusahaan tambang serta empat perwakilan masyarakat. Selain membahas teknis pembangunan, forum tersebut juga menyoroti skema kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak pengusaha tambang.
Menurutnya, dalam proses perencanaan yang telah berjalan cukup lama, ternyata sudah ada komitmen tertulis dari para pengusaha tambang untuk ikut berkontribusi apabila jalur khusus tersebut direalisasikan.
“Dalam perjalanannya memang sudah ada surat komitmen dari para pengusaha. Jika jalan tambang dibangun, mereka siap memberikan kontribusi,” ungkapnya.
Ajat menambahkan, beberapa rute jalur tambang nantinya akan melewati lahan yang berada dalam penguasaan pengusaha tambang. Oleh karena itu, dukungan dari pihak pengusaha menjadi faktor penting dalam percepatan pembangunan. Ia pun menyebutkan bahwa para pengusaha yang hadir menyambut positif rencana tersebut.
“Tergambarkan tadi bahwa para pengusaha sangat mendukung dan siap berkontribusi. Ini aspirasi yang sangat positif dan Insyaallah akan disampaikan langsung oleh Pak Bupati kepada Gubernur Jawa Barat minggu depan,” katanya.
Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, Ajat berharap seluruh pihak dapat saling menjaga komitmen. Dari sisi lingkungan, ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan lebih selektif dalam memberikan izin pembukaan tambang baru.
“Kita memiliki iktikad baik untuk merespons aktivitas pertambangan, baik dari aspirasi masyarakat maupun pengusaha. Semua masukan ini akan kami sampaikan kepada Pak Gubernur sebagai bahan kebijakan ke depan,” pungkasnya.***
