TEROPONGNEWS.COM, MAROS — Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk kekecewaan terhadap rendahnya komitmen wakil rakyat dalam merespons dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dari total 35 anggota DPRD Kabupaten Maros, hanya satu anggota dewan yang hadir menemui massa aksi, yakni Andi Mapellawa dari Komisi I.
Ketua Umum Pimpinan Pusat HPPMI Maros, Ikram, menilai kondisi tersebut sebagai tamparan keras bagi marwah lembaga legislatif. Ia mengungkapkan bahwa pada Februari lalu telah ditunjuk 11 anggota DPRD sebagai penanggung jawab penerima aspirasi masyarakat, namun realitas di lapangan menunjukkan hanya satu orang yang menjalankan tugas tersebut.
“Ini bukan sekadar soal kehadiran fisik, tapi soal tanggung jawab moral dan profesionalisme. Ketika rakyat datang menyampaikan aspirasi, wakil rakyat seharusnya hadir dan mendengar,” tegas Ikram.
Ikram menambahkan, minimnya kehadiran anggota dewan semakin memperkuat dugaan bahwa “rapor merah” yang diserahkan HPPMI pada 31 Desember lalu tidak mendapat perhatian serius. Aspirasi yang seharusnya menjadi bahan evaluasi justru terkesan diabaikan tanpa kejelasan tindak lanjut.
“Situasi ini menunjukkan adanya krisis komitmen di tubuh DPRD. Fungsi representasi rakyat tidak boleh dijalankan setengah hati,” ujarnya.
Meski demikian, HPPMI tetap memberikan apresiasi kepada Andi Mapellawa yang dinilai berani menemui massa aksi secara langsung dan bersedia menerima serta menampung tuntutan yang disampaikan. Menurut Ikram, sikap tersebut patut dijadikan contoh bagi anggota DPRD lainnya.
“Kami menghargai keberanian dan sikap terbuka Andi Mapellawa. Ini cerminan wakil rakyat yang masih memegang prinsip demonstrasi dan keberpihakan kepada masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, HPPMI juga menyayangkan ketidakhadiran sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Bupati dan Wakil Bupati Maros, Kapolres, Kejaksaan Negeri, serta pihak Bosowa. Ketidakhadiran tersebut dinilai semakin memperlebar jarak antara pengambil kebijakan dan suara rakyat.
Ikram menegaskan bahwa aksi ini bukan sekedar seremonial, melainkan bentuk peringatan keras kepada seluruh pejabat publik agar kembali pada amanah konstitusi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.
“HPPMI berkomitmen akan terus mengawal isu ini sampai ada langkah nyata dan keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan rakyat,” pungkasnya.
