TEROPONGNEWS.COM, SORONG — Tokoh Pemuda Orang Asli Papua (OAP) Papua Barat Daya, Thomas Jefferson Baru, mengapresiasi Pemerintah Kota Sorong atas pembangunan sejumlah proyek strategis di wilayah Kota Sorong.Meski demikian, Thomas mempertanyakan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) di Terminal Lama dan pembangunan kanal banjir di Kilometer 10.
Menurutnya, penggunaan dana Otsus untuk proyek infrastruktur tersebut dinilai tidak tepat sasaran karena dana Otsus seharusnya diprioritaskan bagi kepentingan Orang Asli Papua, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Saya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Sorong atas pembangunan beberapa proyek strategis seperti RTP di Terminal Lama dan kanal banjir di Kilometer 10 untuk mengurangi banjir di Kota Sorong. Itu langkah yang baik,” ujar Thomas, Selasa (27/5/2026).
Namun ia mengaku sangat menyayangkan proyek tersebut menggunakan dana Otsus.
Thomas mengaku pihaknya memiliki data bahwa pembangunan RTP pada tahun 2005 menggunakan dana Otsus sebesar Rp4,5 miliar dan pada tahun 2026 menggunakan sumber dana sebesar Rp11,5 miliar.
Selain itu, pembangunan kanal banjir di Kilometer 10 juga disebut menggunakan dana Otsus sebesar Rp7,7 miliar.
“Yang saya pertanyakan, kenapa harus menggunakan dana Otsus? Apakah tidak ada sumber anggaran lain yang bisa dipakai untuk membangun proyek-proyek itu?” katanya.
Thomas menjelaskan, tujuan utama dana Otsus di Tanah Papua bukan hanya pembangunan fisik, tetapi lebih kepada afirmasi dan pemberdayaan Orang Asli Papua.
Ia menegaskan bahwa ada tiga sektor utama yang harus menjadi prioritas penggunaan dana Otsus, yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat OAP.
“Roh dari Otonomi Khusus itu adalah memperkokoh NKRI di Tanah Papua melalui afirmasi dan pemberdayaan Orang Asli Papua. Jadi kepala daerah harus benar-benar memahami untuk siapa dana Otsus itu diperuntukkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih banyaknya masyarakat OAP di Kota Sorong yang hidup dalam kondisi memprihatinkan.
Menurut Thomas, masih banyak mama-mama Papua yang berjualan di tempat tidak layak, tinggal di rumah tidak layak huni, hingga anak-anak Papua yang mengamen dan meminta-minta di sejumlah ruas jalan di Kota Sorong.
“Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah. Dana Otsus harus hadir untuk menjawab persoalan masyarakat Papua, bukan dipakai untuk proyek yang manfaatnya belum tentu dirasakan langsung oleh Orang Asli Papua,” ujarnya.
Thomas pun mendesak Wali Kota Sorong untuk memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait alasan penggunaan dana Otsus untuk pembangunan RTP dan kanal banjir tersebut.
Ia juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap penggunaan dana Otsus di daerah agar tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan utama Otsus.
“Saya minta pemerintah pusat memberikan warning kepada Pemerintah Kota Sorong agar tidak mengulangi penggunaan dana Otsus yang tidak tepat sasaran,” katanya.
Meski melayangkan kritik, Thomas tetap mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Sorong dalam melakukan pembangunan dan penataan kota.
“Saya apresiasi keberanian Wali Kota membangun Kota Sorong dan menata kawasan kota. Tetapi penggunaan dana Otsus harus benar-benar berpihak kepada Orang Asli Papua,” pungkasnya.
