TEROPONGNEWS.COM, KUPANG — Pemerintah Kota Kupang berhasil membawa kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kuota Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya hanya 100 unit rumah, kini melonjak drastis menjadi 500 unit setelah dilakukan audiensi langsung dengan pemerintah pusat.
Kabar tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis saat membuka kegiatan sosialisasi BSPS tingkat Kota Kupang di Kantor Camat Alak, Rabu (13/5/2026).
Dalam sambutannya, Serena menegaskan bahwa program BSPS bukan sekadar bantuan renovasi rumah, tetapi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat kecil.
“Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi fondasi kehidupan keluarga. Rumah yang layak akan melahirkan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi tumbuh kembang keluarga,” ujarnya di hadapan peserta sosialisasi.
Ia mengungkapkan, tambahan kuota tersebut diperoleh setelah Pemerintah Kota Kupang bersama jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan konsultasi dan audiensi langsung dengan kementerian terkait.
“Bulan lalu kami bertemu langsung dengan Pak Menteri. Awalnya Kota Kupang hanya mendapat 100 unit, tetapi setelah konsultasi dan audiensi, kita berhasil memperoleh tambahan menjadi total 500 rumah untuk masyarakat Kota Kupang,” ungkap Serena yang disambut antusias warga.
Menurutnya, tambahan kuota ini menjadi bukti perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan hunian layak bagi masyarakat Kota Kupang, khususnya warga berpenghasilan rendah yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.
Dalam kesempatan itu, Serena juga menyoroti masih adanya masyarakat yang mundur dari program BSPS karena salah memahami konsep “swadaya”.
Ia menegaskan bahwa swadaya bukan berarti pemerintah melepas tanggung jawab, melainkan mendorong semangat gotong royong di tengah masyarakat.
“Ketika mendengar kata swadaya, masyarakat langsung takut. Padahal maknanya adalah gotong royong, kerja bersama, saling membantu antar tetangga dan keluarga,” jelasnya.
Ia meminta para lurah, RT/RW, tokoh masyarakat, hingga tenaga fasilitator lapangan untuk aktif memberikan edukasi kepada warga agar program tersebut dipahami secara benar.
Sementara itu, Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusra II, Soemin Kase menjelaskan bahwa BSPS merupakan program peningkatan kualitas rumah berbasis partisipasi masyarakat.
“BSPS ini bantuan stimulan, bukan terima rumah kunci jadi. Ada unsur swadaya masyarakat di dalamnya,” tegasnya.
Ia menyebutkan sejak tahun 2018 Kota Kupang telah menerima sekitar 559 unit bantuan BSPS. Pada tahun 2026, jumlah bantuan diproyeksikan meningkat seiring bertambahnya alokasi bantuan perumahan dari pemerintah pusat untuk Nusa Tenggara Timur.
Untuk memastikan data penerima tepat sasaran, pemerintah juga mulai menggunakan aplikasi digital “Sibale”. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mendaftarkan kondisi rumahnya secara mandiri dengan mengunggah foto rumah untuk mempermudah proses verifikasi.
Program BSPS sendiri memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per unit, terdiri dari Rp17,5 juta untuk material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang. Bantuan difokuskan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, mulai dari perbaikan atap bocor, sanitasi, hingga struktur bangunan dasar.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti para lurah, RT/RW, tokoh masyarakat, tenaga fasilitator lapangan, serta calon penerima bantuan BSPS dari wilayah Kecamatan Alak dan sekitarnya.
Melalui program tersebut, Pemerintah Kota Kupang berharap percepatan penanganan rumah tidak layak huni dapat berjalan lebih maksimal sekaligus memperkuat budaya gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.***
