TEROPONGNEWS.COM, AIMAS – Lima asosiasi pengusaha Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Sorong menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa jilid III dalam skala besar apabila aspirasi mereka terkait keterlibatan pengusaha OAP dalam pekerjaan penunjukan langsung (PL) tidak diakomodasi oleh pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua KAAP, Agustinus Mili, bersama Ketua Pengusaha OAP Kabupaten Sorong, Klois Yable, pada Selasa (16/6/2026).
Mereka menegaskan bahwa kebijakan pemberdayaan pengusaha OAP harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Sorong, khususnya dalam alokasi pekerjaan penunjukan langsung yang dinilai sejalan dengan semangat Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Agustinus Mili mengatakan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait perlu memberikan ruang dan kesempatan yang adil kepada pengusaha Orang Asli Papua untuk terlibat dalam pembangunan daerah.
“Kami meminta pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait agar memberikan ruang dan kesempatan yang adil kepada pengusaha Orang Asli Papua untuk terlibat dalam pembangunan daerah. Jika tuntutan ini tidak direspons secara serius, kami akan melakukan aksi jilid III secara besar-besaran di Kabupaten Sorong dan di Kejaksaan Negeri Sorong,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pengusaha OAP Kabupaten Sorong, Klois Yable, menegaskan bahwa pengusaha OAP memiliki hak untuk memperoleh kesempatan yang proporsional dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Kami tidak menolak investasi maupun keterlibatan pihak lain, tetapi pengusaha OAP harus menjadi pelaku utama di tanahnya sendiri. Kebijakan afirmatif bagi Orang Asli Papua perlu diwujudkan secara nyata, bukan hanya sebatas regulasi,” ujarnya.
Lima asosiasi pengusaha OAP juga berharap Pemerintah Kabupaten Sorong segera membuka ruang dialog untuk mencari solusi yang adil, transparan, dan berpihak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat adat.
Mereka menilai komunikasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha OAP dapat menjadi langkah strategis untuk mencegah terjadinya aksi lanjutan serta memastikan pembangunan daerah berjalan secara inklusif.
