“Putusan MK tidak mencabut kewenangan MRP, dan memberi kewenangan kepada KPU untuk menganti kewenangan MRP, ” Yohanis G. Bonay
TEROPONGNEWS.COM, SORONG – Pada 22 September 2024, KPU Provinsi Papua Barat Daya telah menetapkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya sebagai peserta Pilkada tahun 2024 dengan keluarnya Surat Keputusan KPU Papua Barat Daya nomor 78 Tahun 2024.
Dugaan ketidaknetralan Ketua dan 4 Komisioner KPU Provinsi Papua Barat Daya semakin mencuat. Hal ini dibuktikan dengan telah adanya laporan dugaan pelanggaran atas lahirnya SK KPU Papua Barat Daya nomor 78 Tahun 2024 tersebut ke Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.
Pada Selasa (24/9/2024) Ketua dan 20 Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) melaporkan dugaan ketidaknetralan Ketua dan 4 Komisioner KPU Papua Barat Daya ke Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya ditemani oleh kuasa hukumnya.
Sehari setelah itu, di hari Rabu (25/9/2024) pukul 15.30 Wit, giliran kuasa hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur peserta Pilkada Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024, Letjen TNI (Purn) Joppye Onesimus Wayangkau dan Ibrahim Wugaje melaporkan Ketua dan 4 Komisioner KPU Papua Barat Daya.
