TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR-RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan bahwa lumpur Lapindo hingga saat ini masih tergolong sebagai bencana aktif yang perlu dipantau secara berkelanjutan.
Menurutnya, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) seharusnya memantau dari sisi perlindungan kebencanaannya, dengan melibatkan Basarnas dalam sistem pengawasan dan penanganannya.
“Meskipun debit lumpur sudah mengecil menjadi 27 ribu meter kubik, kondisi ini tetap membutuhkan penanganan serius, kerja keras, dan ketelitian tinggi,” ujar BHS, saat mengunjungi area terdampak lumpur Lapindo, Kamis (5/6/2025).
la juga menyoroti pemangkasan anggaran PPLS yang disebut-sebut telah berkurang hingga 50 persen. “Menurut saya, seyogyanya anggaran ini tidak dikurangi, karena fungsinya untuk melindungi keselamatan masyarakat. Nilai nyawa publik tidak dapat diukur dengan nominal,” tegasnya.
Dalam hal keselamatan, Bambang Haryo menekankan pentingnya menjaga performa seluruh kapal keruk dan pompa yang saat ini masih bisa berfungsi. Namun, ia menambahkan bahwa ada kebutuhan mendesak akan pompa dengan kapasitas lebih besar, minimal 500 liter per detik, karena saat ini hanya tersedia pompa berkapasitas 150 liter per detik.
