TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA — Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat Nur Afni Sajim menegaskan pentingnya mempertimbangkan rekam jejak dan kapasitas kerja dalam penunjukan dewan pengawas maupun komisaris di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Afni mengingatkan agar jabatan strategis di BUMD tidak diisi hanya karena faktor kedekatan politik atau latar belakang nama besar. Melainkan harus mengedepankan kontribusi nyata bagi kemajuan Jakarta.
“Selama mereka bisa memberikan kerja nyata untuk Jakarta ke depan, saya tidak masalah. Yang penting bukan siapa orangnya, tapi bagaimana kontribusinya. Jangan cuma seremonial,” ujar Afni saat dihubungi Teropongnews.com, Selasa (5/8/2025).
Pernyataan itu dilontarkan Afni di tengah maraknya perombakan dewan pengawas BUMD, termasuk di PAM Jaya yang baru-baru ini menunjuk eks Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, sebagai komisaris.
Menanggapi penunjukan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI, Atika Nur Rahmania, sebagai Komisaris Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Afni menilai langkah tersebut harus dilihat dari sisi efektivitas. Terlebih, Jakpro saat ini tengah dibebani sejumlah proyek besar yang membuat keuangannya tertekan.
