PROBOLINGGO, TEROPONGNEWS.COM — Tak ingin petani terus menjadi korban sistem, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Probolinggo melangkah lebih jauh. Bersama Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, mereka membentuk Paralegal Tani, sebuah inisiatif pengawasan hukum di tingkat akar rumput untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi berlangsung adil dan transparan.
Ketua LBH PMII Cabang Probolinggo, M. Andi Fauzan, S.H., menjelaskan bahwa program ini lahir dari keprihatinan atas kompleksitas distribusi pupuk subsidi yang kerap menimbulkan ketimpangan di lapangan.
“Banyak petani tidak memahami haknya. Mereka sering kali menjadi korban mekanisme distribusi yang tidak transparan. Karena itu, kami hadir untuk memastikan keadilan berjalan sampai ke tingkat desa,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).
Fauzan menegaskan, kolaborasi tersebut bukan bagian dari program nasional, melainkan murni inisiatif lokal.
“Gerakan ini kami gagas di Probolinggo karena kami melihat langsung persoalan di lapangan. Namun semangatnya tetap selaras dengan nilai-nilai PMII: keberpihakan kepada rakyat kecil,” tambahnya.
