AMBON, TEROPONGNEWS.COM – Komisi II DPRD Provinsi Maluku menyoroti masih adanya ketimpangan, dalam kualitas dan durasi layanan kelistrikan di sejumlah wilayah kepulauan, khususnya di daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Barat Daya (MBD).
Persoalan ini dinilai bukan sekadar masalah teknis semata, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat serta upaya pemerataan akses energi.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Suanthie Jhon Laipeny mengungkapkan, bahwa pihaknya menerima berbagai aspirasi dan keluhan dari masyarakat, terkait belum meratanya jam layanan listrik di beberapa pulau.
“Yang menjadi perhatian utama kami, bukan hanya soal pemadaman yang sering terjadi, tetapi ketimpangan durasi layanan listrik antarwilayah yang masih sangat terasa,” ujarnya, saat dihubungi dari Ambon, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak sangat nyata dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi besar di sektor perikanan maupun usaha mikro dan kecil.
