TEROPONGNEWS.COM, YOGYAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa seorang pejabat publik harus siap menerima kritik, bahkan cibiran dari masyarakat. Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik merupakan syarat utama bagi siapa pun yang mengemban amanah untuk melayani kepentingan umum.
Pernyataan tersebut disampaikan Nusron saat menjadi pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia yang digelar Total Politik di Auditorium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026).
“Kalau pejabat tidak mau, orang yang berkhidmat untuk kepentingan umum, tidak mau dicaci maki, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan saya harus lebih baik maka saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat,” kata Nusron di hadapan ratusan peserta yang mayoritas merupakan mahasiswa.
Menurut Nusron, kritik dan masukan masyarakat merupakan instrumen penting untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik. Ia menilai, pemerintah tidak boleh menutup diri terhadap aspirasi rakyat karena kebijakan yang baik lahir dari proses evaluasi dan dialog yang terbuka.
