TEROPONGNEWS.COM, KUPANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) resmi menggelar Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 pada Januari lalu.
Survei ini melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pelaksana lapangan guna memastikan kualitas dan akurasi data.
Berbeda dengan survei sebelumnya yang menampilkan data agregat tingkat provinsi, SNLIK 2026 akan menghadirkan hasil yang lebih rinci hingga level kabupaten dan kota.
Hal itu disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jimmy Hendrik Simarmata, kepada wartawan saat konferensi pers di Kantor OJK NTT, Selasa (3/4/2026) sore.
Dikatakan Jimmy, sebanyak 21 kabupaten dan satu kota menjadi cakupan awal pelaksanaan survei, dengan dukungan penuh dari para surveyor BPS yang telah mendapatkan pelatihan khusus.
Langkah ini diambil untuk memperoleh gambaran yang lebih mencerminkan kondisi riil masyarakat. Selama ini, data literasi dan inklusi keuangan umumnya bersifat statistik makro tingkat provinsi, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan variasi antarwilayah di dalamnya.
Dengan pendekatan baru ini, pemerintah berharap dapat memetakan secara detail tingkat literasi (pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan) serta tingkat inklusi (kepemilikan dan penggunaan produk jasa keuangan) di masing-masing daerah.
Hasil survei dijadwalkan dirilis pada akhir Maret 2026. OJK menegaskan, publikasi resmi akan dilakukan setelah seluruh proses pengolahan dan verifikasi data selesai.
Secara nasional, tingkat inklusi keuangan saat ini tercatat lebih tinggi dibandingkan literasi. Inklusi telah menembus kisaran di atas 90 persen, sementara literasi masih berada di bawahnya.
Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat sudah memiliki akses atau produk keuangan, yakni seperti rekening bank untuk penyaluran bantuan sosial atau Program Indonesia Pintar (PIP), pemahaman terhadap manfaat, risiko, dan pengelolaan produk tersebut belum tentu memadai.
Melalui SNLIK 2026, pemerintah menargetkan penyusutan kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan.
Data yang lebih detail di tingkat kabupaten/kota diharapkan menjadi dasar perumusan kebijakan dan program edukasi keuangan yang lebih tepat sasaran, sekaligus mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan yang sehat dan inklusif di seluruh daerah.
