TEROPONGNEWS.COM, JAKARTA – Lawatan Presiden Prabowo Subanto dijual sebagai diplomasi ekonomi, tetapi di dalamnya terselip penandatanganan Board of Peace (BoP) Trump soal Gaza tanpa wacana domestik yang memadai.
Inilah krisis transparansi: publik diajak bicara investasi, namun tidak diajak menimbang implikasi politik luar negeri, termasuk normalisasi dan pengakuan Israel Raya.
Ketika amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menolak penjajahan, keputusan sepihak semacam ini pantas diuji DPR. Namun, apakah DPR masih berfungsi di-hadapan Prabowo?
*Narasi Pro Penjajahan Berbulu Perdamaian dan Ekonomi*
Apakah lawatan luar negeri Presiden Prabowo pada Januari 2026 benar-benar soal ekonomi dan investasi, atau justru menjadi kemasan yang menutupi keputusan politik luar negeri yang sangat sensitif?
Masalahnya ada pada dua lapis.
Lapis pertama adalah narasi resmi yang dipromosikan sebagai “perkuat kemitraan global” dan “bawa pulang kerja sama konkret”, termasuk komitmen investasi dari Inggris.
Lapis kedua, yang jauh lebih berat, adalah tindakan menandatangani Board of Peace (BoP) Charter di Davos yang dipimpin Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, sebuah inisiatif yang sejak awal memantik kontroversi global karena mandatnya melebar dan dianggap bisa menyaingi peran PBB, plus ada skema “kursi permanen” yang dikaitkan dengan kontribusi US$1 miliar atau Rp17 triliun.
