TEROPONGNEWS.COM, KUPANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) resmi menggelar Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 pada Januari lalu.
Survei ini melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pelaksana lapangan guna memastikan kualitas dan akurasi data.
Berbeda dengan survei sebelumnya yang menampilkan data agregat tingkat provinsi, SNLIK 2026 akan menghadirkan hasil yang lebih rinci hingga level kabupaten dan kota.
Hal itu disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jimmy Hendrik Simarmata, kepada wartawan saat konferensi pers di Kantor OJK NTT, Selasa (3/4/2026) sore.
Dikatakan Jimmy, sebanyak 21 kabupaten dan satu kota menjadi cakupan awal pelaksanaan survei, dengan dukungan penuh dari para surveyor BPS yang telah mendapatkan pelatihan khusus.
Langkah ini diambil untuk memperoleh gambaran yang lebih mencerminkan kondisi riil masyarakat. Selama ini, data literasi dan inklusi keuangan umumnya bersifat statistik makro tingkat provinsi, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan variasi antarwilayah di dalamnya.
