*Opini: Fahri Hamzah, Penulis adalah mantan Anggota Komisi VI DPR-RI (2004-2009), Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (2014-2019).
Saya hampir lima tahun berada di komisi VI DPR RI pada waktu itu yang mengawasi Kementrian BUMN (yang menurut seharusnya bukan mengawasi BUMN). Sekitar periode 2004-2009 dan pada akhir periode itu saya menulis buku berjudul Negara, BUMN dan Kesejahteraan Rakyat.
Saya menulis judul ini untuk menegaskan satu persoalan laten dalam BUMN kita tentang implementasi pasal 33 UUD 1945 yang di suatu sisi menyebutkan bahwa kekayaan alam itu “dikuasai oleh negara” tetapi di sisi lain “dipergunakan sebesar-sebesarnya untuk kesejahteraan rakyat”.
Di satu sisi, jika BUMN dikuasai negara dianggap hanya akan menjadi tempat bagi kepentingan politik. Di sisi lain, kesejahteraan rakyat dianggap keharusan secara pragmatis untuk melihat manfaat langsung BUMN bagi rakyat.
Profit
Saya mengkaji banyak regulasi tentang BUMN yang menurut kesimpulan saya waktu itu, tentang “profit” untuk tidak terlalu diatur secara ketat, sebab memang negara mengharapkan “kesejahteraan rakyat” yang jauh lebih besar dari sekedar profit. Profit adalah tujuan dari bisnis sedangkan kesejahteraan rakyat adalah tujuan dari negara. Maka di sinilah nampak ambiguitasnya. Kementerian dan penjabat-pejabat BUMN tidak paham di mana ladang permainannya.
